Mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, dapat menghasilkan bermacam tantangan signifikan, mulai dari kehilangan arah kepemimpinan sampai ketidakpastian dalam kebijakan dan koordinasi. Segala unsur ini berpotensi melumpuhkan pembangunan IKN dan menghambat pencapaian target-target yang sudah ditentukan.

“Dugaan adanya konflik kepentingan menjadi alasan signifikan di balik kemunduran mereka (Kepala Otorita IKN dan Wakilnya). Konflik ini diduga mengganggu poin profesionalisme dalam pengambilan keputusan dan implementasi proyek, sehingga slot minimal depo 5k menghasilkan ketidakpercayaan di antara pemangku kepentingan,” kata Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat dikutip Senin (3/6/2024).

Mundurnya kepemimpinan tertinggi dalam Badan Otorita IKN tersebut sudah memberikan demoralisasi bagi semua karyawan dan pemangku kepentingan IKN lainnya. Ada lima pengaruh seketika dari kemunduran dua pimpinan tersebut diantaranya:

Pertama, Kehilangan Kepemimpinan dan Visi
Dengan mundurnya dua pemimpin utama ini, pembangunan IKN dapat menghadapi beberapa permasalahan kritis. Kehilangan kepemimpinan yang visioner dan berpengalaman akan mengganggu keberlanjutan visi jangka panjang proyek ini. Kepala Otorita dan wakilnya mempunyai peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta taktik yang tepat sasaran. Absensi mereka akan menghasilkan kekosongan yang susah diisi dalam waktu singkat.

Kedua, Kepemimpinan yang Tak Mulus
Progres transisi kepemimpinan yang tidak mulus dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Progres penyesuaian terhadap kepemimpinan baru membutuhkan waktu, dan selama periode ini, keputusan strategis yang penting mungkin tertunda. Bila ini dapat mengganggu momentum pembangunan yang sudah berjalan dan memperlambat kemajuan proyek.

Ketiga, Ketidakpastian dalam Kebijakan dan Pendekatan
Pergantian pimpinan dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan dan pendekatan proyek. Pengaruh kepemimpinan baru mempunyai pandangan atau taktik yang berbeda, hal ini dapat membutuhkan revisi rencana kerja, desain, atau anggaran, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian di antara para kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya.

Keempat, Gangguan dalam Koordinasi dan Komunikasi
Gangguan dalam koordinasi dan komunikasi dengan bermacam pemangku kepentingan, termasuk institusi pemerintah, pemodal, dan masyarakat, akan memperlambat proses pembangunan. Kepala Otorita dan wakilnya mempunyai peran kunci dalam menjaga komunikasi yang tepat sasaran dan menentukan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis.

Kelima, Modal terhadap Kepercayaan Publik dan
Pengunduran diri ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan pemodal terhadap proyek IKN. Persepsi ketidakstabilan dan ketidakpastian dapat membuat pemodal menjadi lebih berhati-hati atau bahkan menarik diri dari janji investasi mereka. Tanpa dukungan finansial yang kuat, pembangunan IKN dapat terhenti.

By admin7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *