Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menggodok sembilan nama yang bakal menjadi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim) KPK. Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo berkeinginan Pansel Capim KPK 2024-2029 yaitu sosok yang kredibel.
“Pansel itu sepatutnya betul-betul Pansel slot777 login yang kredibel. Kredibel itu digambarkan dari kompetensi dan integritasnya. Alhasil juga nanti kompetensi dan integritas, tidak perlu wakil dari mana,” kata Agus Agus dalam pembicaraan daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Pekan (12/5/2024).
Dia mengatakan Pimpinan KPK yang diciptakan melewati progres seleksi dan pemilihan oleh DPR juga sepatutnya independen. Dia berkeinginan Pimpinan KPK bukan orang-orang perwakilan dari institusi lain.
“Saya berkeinginan, hakekatnya malah di dalam Pimpinan KPK tadi tidak ada perwakilan. Tak ada perwakilan dari jaksa tidak ada perwakilan dari polisi. Betul-betul independen dan kompeten itu yang kita harapkan, jadi ndak ada perwakilan,” katanya.
Agus mengatakan hal tersebut sudah dikeluhkannya ketika menjadi Pimpinan KPK 2015-2019. Dia mengatakan terlalu banyak orang-orang yang bekerja di KPK, tetapi punya afiliasi dengan institusi lain.
“Menjadi keluhan saya waktu saya permulaan-permulaan mimpin KPK, justru Di dalam KPK yang saya hadapi waktu baru baru memimpin itu, terlalu banyaknya yang bekerja di KPK itu berafiliasi dengan orang luar,” ujarnya.
Agus berkeinginan Jokowi memilih Pansel Capim KPK yang berintegritas. Dia juga berkeinginan KPK di masa depan terus memanfaatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam menindak kasus korupsi.
“Saya juga berkeinginan LHKPN nanti jadi ukuran-ukuran kita menindak para pejabat pejabat kita. Karena salah satu tugas yang saya kurang dapat mem-follow up bagus itu yaitu laporan dari PPATK. Banyak sekali laporannya dan kita kekurangan orang untuk mendalami itu,” kata dia.
Agus kemudian berkeinginan KPK sebagai institusi antirasuah kembali independen. Dia mengungkit munculnya wacana KPK digabung dengan Ombudsman.
“Baru-baru ada juga info yang mengenai berkeinginan digabung dengan Ombudsman. Saya kok berpikir menggabungkan itu nanti jikalau indeks korupsinya sudah tinggi. Jadi jikalau nilainya sudah terlalu bagus, sudah 65 itu ndak papa digabungkan dengan Ombudsman. Tapi jikalau kini saya berkeinginan kok jangan, supaya ada daya untuk betul-betul menegakkan anti korupsi makin naik di negara kita,” ujarnya.