Refleksi Akhir Tahun 2023, BPIP Konsisten Lakukan Praktik Bumikan Pancasila
Dalam pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila bagi Kementerian Lembaga Negara dan penduduk lainnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berkesinambungan laksanakan praktek pembumian nilai Pancasila. BPIP menerapkan praktek selanjutnya di beraneka kesibukan dan program, dengan tugas menolong Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.
“BPIP termasuk laksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan laksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi, pas mengakses acara Refleksi Akhir Tahun 2023 BPIP di Jakarta, Senin, (18/12).
Lebih berasal dari itu BPIP selalu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan juga memberi tambahan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada instansi tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik.
“Sepanjang Tahun 2023, sudah rtp slot pasti BPIP udah melalui beraneka macam tantangan. Ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada pula yang jadi pembelajaran,” ujar Yudian.
Beberapa program dan kesibukan prioritas BPIP diantaranya BPIP dengan Kementerian Kemendikbud Ristek udah formal meluncurkan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila terhadap tanggal 28 Agustus 2023.
“Ini merupakan tindak lanjut berasal dari PP 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan pemberlakuan Mata Ajar Pancasila sebagai mata ajar mesti berasal dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi,” kata Yudian.
Sejalan dengan ada mata ajar mesti Pendidikan Pancasila, kita semakin masif mempersiapkan tenaga pendidik, pengajar, dan penceramah Pancasila yang andal dan berkompeten.
“Kami udah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila dengan terencana, sistematis, dan terpadu. Kami termasuk mempunyai Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP; Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP; dan kita tengah mempersiapkan Cetak Biru Sistem Diklat PIP,” kata Yudian.
Guna mengembalikan mata ajar Pancasila yang hilang sepanjang 20 th. dengan dihapuskannya mata ajar Pancasila dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Kita menghendaki kembalikan ideologi Pancasila layaknya th. 1978 lantas dengan ada P4, tapi pendekatan yang bakal kita laksanakan berbeda.
Salah satu inovasi keterbukaan Info publik yang udah dijalankan terhadap th. 2023 adalah proses Info perekrutan dan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di seluruh Indonesia lewat laman www.paskibraka.bpip.go.id. Adanya proses Info ini, memberi tambahan akses yang lebih luas dan kesempatan yang serupa bagi seluruh anak bangsa dalam perekrutan dan proses seleksi Paskibraka karena bisa dibuka oleh seluruh peserta dan diumumkan lewat website.
“Pembentukan Paskibraka tidak hanya disiapkan sebatas untuk tingkatkan dan turunkan bendera pusaka terhadap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi jadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, sehingga diharapkan Paskibraka siap jadi calon pemimpin bangsa era depan yang mempunyai jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila,” ujar Yudian.
Para Paskibraka kita berdayakan untuk jadi role jenis insan Pancasilais sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila. Di pundak mereka-lah nasib Bangsa Indonesia bakal ditentukan. Maka kita siapkan para generasi pemimpin era depan ini dengan pemahaman ideologi Pancasila yang mantap, menancap dalam pikir dan jiwanya. Saat ini, kuantitas Paskibraka yang udah ikuti Pembinaan Ideologi Pancasila sebanyak 12.865 orang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.
“Jumlah ini bakal terus bertambah. Ini prinsip dan usaha kita untuk mempersiapkan generasi pemimpin mendatang,” katanya.
Pada 2023, BPIP termasuk udah memberi tambahan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada instansi tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen penduduk lainnya. Fungsi BPIP dalam monitoring implementasi nilai-nilai Pancasila dijalankan jadi berasal dari pembentukan regulasi atau produk-produk hukum, baik dalam skala nasional maupun regional.
Mengenai proses perumusan RUU Sistem Ekonomi Pancasila, bakal kita lanjutkan dan terus kawal di Tahun 2024. RUU ini diharapkan bakal jadi landasan pelaksanaan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang perihal dengan demokrasi ekonom Perlu disampaikan pula, atas capaian-capaian tersebut, BPIP th. 2023 kembali menggapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berasal dari BPK RI.
“Selain itu, indeks service publik BPIP masuk dalam kategori baik dengan penilaian berasal dari KemenPAN RB, dan Indeks Reformasi Hukum BPIP Tahun 2023 yakni 98.60 dengan kategori AA (istimewa). Kami menghendaki di th. 2024 BPIP terus mengembangkan mutu dirinya baik secara instansi atau secara Sumber Daya Manusianya. Dengan tekan kuat dan gotong royong kita yakin BPIP bakal sangat dibutuhkan penduduk dalam melindungi dan membumikan Pancasila secara menyeluruh,” kata Yudian.
Sekadar informasi, kesibukan dengan tema “Sorot Balik Adicita Pancasila” itu termasuk dimeriahkan pameran product unggulan BPIP dan para seniman indonesia. Hadir dalam kesempatan selanjutnya Sekretaris Dewan Pengarah BPIP; Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya; Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP; dan juga seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BPIP dan tamu undangan berasal dari beraneka sarana elektronik, online dan cetak.